jpnn.com, JAKARTA - Komnas Perempuan mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan yang menjadikan kaum hawa sebagai target utama dalam pengendalian penduduk.
"Kami mendorong pemerintah untuk menghentikan pendekatan yang menjadikan perempuan sebagai target utama dalam pengendalian penduduk. Sangat penting untuk memperkuat tanggung jawab laki-laki dalam kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan bahkan dalam pengasuhan," kata anggota Komnas Perempuan Irwan Setiawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan hal ini terkait dengan peringatan Hari Populasi Sedunia 2026.
Komnas Perempuan menyoroti saat ini kebijakan kependudukan masih menempatkan perempuan sebagai objek pengendalian populasi.
Kebijakan terkait target demografi mengindikasikan tubuh, rahim, dan pilihan reproduksi perempuan sebagai target utama dari program pengendalian kependudukan.
Komnas Perempuan menilai pelaksanaan program pengendalian populasi yang membebankan kontrasepsi kepada perempuan dapat melanggengkan anggapan bahwa reproduksi semata-mata tanggung jawab perempuan.
"Kebijakan kependudukan yang adil bukanlah kebijakan yang mengendalikan tubuh perempuan, melainkan kebijakan yang dapat memastikan perempuan dapat menentukan tubuhnya secara merdeka, aman, bermartabat, dan setara. Perempuan tidak boleh dipandang sebagai angka-angka yang menyangkut kesuburan, pengguna kontrasepsi, dan jumlah kehamilan," kata anggota Komnas Perempuan Chatarina Pancer Istiyani.
Pihaknya mendorong pemerintah untuk memperkuat perspektif HAM dan kesetaraan gender dalam kebijakan kependudukan, dengan mengintegrasikan penanganan kekerasan berbasis gender dalam perencanaan kependudukan, menghentikan pendekatan pengendalian populasi yang menjadikan perempuan sebagai objek.
