jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyoroti kebijakan agresif pemerintah terkait pemberian subsidi atau insentif untuk kendaraan listrik dan infrastruktur modern.
Nur Hidayat menilai insentif tersebut lebih menguntungkan kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi ketimbang rakyat kebanyakan.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 12 Tahun 2025, mengatur tentang PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik berbasis baterai.
Selain itu, terdapat juga insentif PPnBM DTP untuk kendaraan rendah emisi seperti mobil hybrid, yang sebagian pajak dibayarkan negara.
Skema tersebut berarti semakin mahal harga mobilnya, semakin besar pula rupiah yang dihemat pemiliknya.
Fakta di lapangan menunjukkan pembeli mobil listrik saat ini didominasi kalangan menengah atas.
Sering kali, mobil listrik tersebut bukan kendaraan pertama, melainkan kendaraan kedua atau ketiga bagi sebuah keluarga.
Sementara itu, mayoritas masyarakat Indonesia masih mencari mobil dengan harga di bawah Rp300 sampai Rp400 juta.
