jpnn.com, JAKARTA - Langkah Kejaksaan Agung melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melayangkan tuntutan pidana selama 18 tahun penjara terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook, menandai babak baru dalam sejarah penegakan hukum tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Eskalasi hukuman yang sangat masif ini memicu perdebatan mendasar yang melampaui teks-teks hukum formal.
Kasus ini menguji sejauh mana instrumen hukum pidana khusus (strict liability) dapat diterapkan pada ranah kebijakan yang melibatkan transformasi teknologi digital terpusat.
Diskursus ini bukan lagi sekadar mempertanyakan validitas sebuah visi modernisasi pendidikan.
Lebih dari itu, tuntutan berat tersebut menghadapkan kita pada sebuah anomali paradigma: Bagaimana hukum peradilan tindak pidana korupsi (tipikor) mendefinisikan batas pemisah antara kerugian keuangan negara yang nyata akibat perbuatan melawan hukum yang koruptif dengan risiko operasional dari sebuah diskresi kedaruratan?
Jika pemisahan ini gagal dirumuskan secara jernih, potret penegakan hukum kita berisiko mengalami kemunduran ke arah absolutisme birokrasi yang mematikan segala bentuk terobosan tata kelola publik.
Dekonstruksi Tuduhan Kemahalan Harga vs Kompleksitas Ekosistem Awan
Bangunan argumentasi tuntutan JPU yang mengalkulasi potensi kerugian negara sebesar Rp 2,1 triliun bertumpu pada asumsi konvensional mengenai selisih harga pasar (market price variance) dan anggapan ketidakbermanfaatan Chrome Device Management (CDM).
.jpeg)
