jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru. Sebab, hal itu bisa membebani belanja pegawai dan menjadi bom waktu bagi daerah itu sendiri.
"Dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah tolong jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban, beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu," kata Mendagri Tito pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/6).
"Honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," tambah mantan Kapolri itu.
Tito mengatakan bahwa tenaga honorer di bidang administratif cenderung tidak kompeten. Selain itu, dia juga menyinggung soal rekrutmen yang tidak sesuai ketentuan.
"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 08.00 pulang jam 10.00, jadi beban," ucapnya.
Tito menambahkan tenaga honorer yang terus bertambah dan menumpuk hingga akhirnya menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun pegawai negeri sipil (PNS).
Kendati demikian, Tito menyatakan bahwa tenaga kerja yang sudah direkrut jangan diberhentikan karena pemerintah tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pegawai.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan larangan perekrutan tenaga honorer sudah menjadi mandatori yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
