jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Muhammad Khozin (Gus Khozin) menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang membolehkan pemerintah daerah (pemda) menggelar kegiatan rapat di hotel dan restoran.
Relaksasi efisiensi anggaran bagi pemda itu bertujuan mendukung keberlangsungan hotel dan restoran di daerah. Namun, DPR mengingatkan kebutuhan paramater jelas soal pengenduran aturan tersebut.
Gus Khozin mendukung kebijakan relaksasi atas efisiensi anggaran yang berlaku di pemda, khususnya dalam penggunaan hotel dan restoran untuk berkegiatan.
"Secara prinsip setuju atas relaksasi efisiensi anggaran tersebut. Industri perhotelan harus didukung oleh pemerintah. Namun, harus ada paramater yang jelas sebagai panduan bagi pemda,' kata Khozin saat reses di Jember, Jawa Timur, Sabtu (7/6/2025).
Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswi, Al-Khozini, Jember itu menyebut panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
Pada 23 Februari 2025 lalu, Mendagri menerbitkan SE Nomor 900/833/SJ sebagai tindaklanjut dari Inpres No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. "Idealnya, menteri menerbitkan SE baru sebagai perubahan atas SE sebelumnya," ujar Gis Khozin.
Surat Edaran baru itu menurut Khozin penting bagi pemda sebagai pedoman dalam pelaksanaan relaksasi anggaran di lingkungan Pemda khususnya terkait penggunaan anggaran yang bersifat seremonial, kajian, seminar.
Menurut dia, dalam Inpres dan SE sebelumnya secara konkret menyebutkan tentang pembatasan belanja kegiatan yang bersifat seremonial.
