jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya penggunaan rekening penampungan atas nama orang lain atau nomine dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa para oknum dalam perkara ini sengaja memanfaatkan rekening milik pihak ketiga untuk menghindari pelacakan.
“Betul. Jadi, memang para oknum ini menggunakan beberapa rekening nomine,” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/6).
Menurut Budi, pihak-pihak yang dijadikan nomine tidak hanya kalangan tertentu, tetapi juga mencakup staf kantor hingga pegawai pemerintah setempat. Mereka yang direkrut sebagai pemilik rekening antara lain pramukantor atau office boy (OB) serta sejumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Sumatera Selatan.
“Ada yang atas nama OB, kemudian beberapa pegawai di lingkup Pemkab, dan ada juga yang menggunakan rekening-rekening lainnya,” katanya.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan modus operandi yang digunakan tergolong sistematis, yakni dengan membuka rekening nomine secara bergantian. Rekening-rekening tersebut difungsikan sebagai tempat penampungan uang sebelum akhirnya didistribusikan. Setelah rekening tertentu habis atau kosong, para pelaku kemudian membuka rekening baru untuk kembali mengalirkan dana.
"Artinya, membuka rekening untuk penampungan, dan ketika rekening itu sudah habis atau didistribusikan, kemudian buka lagi dengan rekening baru,” ujarnya.
Sebelumnya, KPK pada Senin (8/6) mengumumkan telah menangkap sepuluh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Selatan dan Jakarta. Para pihak yang diamankan terdiri atas lima unsur dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan lima orang dari kalangan swasta.
KPK juga mengonfirmasi bahwa salah satu dari sepuluh orang yang ditangkap tersebut adalah Bupati Muara Enim, Edison. Edison ditangkap di Sumatera Selatan dan dibawa ke Jakarta pada Selasa (9/6). Operasi senyap itu merupakan OTT ke-12 yang dilakukan KPK selama tahun 2026.
