jpnn.com, JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menyatakan bahwa kepengurusan yang sah tetap menjalankan roda organisasi dan menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan oleh pihak tertentu di Gedung The Tribrata, Jakarta, pada 3 Juni 2026.
KOWANI menyatakan pelaksanaan KLB tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi sehingga hasil forum tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembentukan kepengurusan baru.
Wakil Ketua Umum KOWANI Atiek Sardjana mengatakan organisasi saat ini tetap berjalan aktif dan tidak berada dalam kondisi yang mengharuskan penyelenggaraan KLB.
Menurut Atiek, pelaksanaan KLB harus memenuhi syarat yang telah diatur dalam AD/ART, termasuk adanya dukungan minimal dua pertiga anggota serta kondisi yang mengancam keberlangsungan organisasi.
"KLB yang diselenggarakan pada 3 Juni 2026 tidak memenuhi ketentuan AD/ART KOWANI karena tidak didasarkan pada kondisi yang mengancam organisasi dan tidak mendapat dukungan minimal dua pertiga anggota," ujar Atiek.
Ia menambahkan, hasil penelaahan organisasi menemukan sejumlah persoalan prosedural dalam pelaksanaan KLB, mulai dari kewenangan penyelenggaraan, mekanisme pemanggilan peserta, pemenuhan kuorum, keabsahan peserta, hingga persyaratan calon ketua umum.
Sementara itu, anggota Dewan Pertimbangan KOWANI, Prof. Popy Rufaidah, menegaskan seluruh anggota dan pengurus harus menghormati hasil Kongres XXIV KOWANI yang merupakan forum tertinggi organisasi.
"Karena Kongres merupakan forum tertinggi organisasi. Setiap keputusan Kongres, termasuk pemilihan Ketua Umum, mengikat secara organisatoris sepanjang tidak dibatalkan melalui mekanisme yang sah berdasarkan AD/ART," kata Popy.
