jpnn.com, JAKARTA - Konflik elite yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) saat ini memicu keprihatinan berbagai kalangan, terutama warga Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di kalangan akar rumput dan pesantren-pesantren.
Pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Salafi Nahdlatul Ulum, Tangerang, Banten KH Imaduddin Utsman al-Bantani mengingatkan Pemerintah untuk tidak ikut campur secara politik dalam persoalan konflik yang terjadi di tubuh PBNU kali ini.
”Kami berharap warga Nahdlatul Ulama akan mampu melewati diamika internal ini dengan sebaik-baiknya, dan kemaslahatan akan menjadi jawaban dari segala macam pertanyaan di dalam hati warga NU,” ujar Kiai Imaduddin, Senin (8/12/2025).
Kiai Imaduddin mengatakan negara tidak boleh membawa kepentingan politiknya dalam konflik NU demi tujuan elektoral politik yang semu.
”Negara harus melihat NU sebagai aset negara dan bangsa Indonesia untuk keutuhan, untuk persatuan. Maka kepentingannya adalah agar Nahdlatul Ulama tetap menjadi organisasi yang besar, jaya dan maju, tidak bisa dipecah belah,” tuturnya.
Menurutnya, negara harus menjadi orangtua yang baik dalam konflik NU yang bisa mengayomi terhadap kemelut yang sekarang terjadi.
”Bukan kemudian pemerintah secara politis kemudian turun demi kepentingan politiknya, tetapi pemerintah atau para politisi yang ada, para pemimpin, melihat dinamika di Nahdlatul Ulama ini sebagai negarawan yang memiliki keamaan visi dengan NU,” katanya.
Kepentingan politik yang dimaksud Kiai Imad yakni jangan sampai di tengah konflik kepemimpinan yang terjadi, kemudian negara memiliki agenda politik tersembunyi dengan nantinya mengusung calon pemimpin NU yang tidak sesuai dengan visi ke-NU-an.
