jpnn.com - Ketua Exponen 08 M. Damar mencermati desakan publik agar Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mundur dari jabatan.
Publik meminta Presiden Prabowo Subianto segera mengganti menhut setelah terjadinya bencana besar di Sumatra yang diduga dipicu penyimpangan perizinan di sektor kehutanan.
Damar mengatakan bahwa Menhut Raja Juli bertanggung jawab penuh atas perizinan yang diduga dikeluarkan Kemenhut tanpa kajian matang, sehingga mengakibatkan terjadinya penggundulan hutan yang berakhir bencana dahsyat di Sumatra.
"Presiden Prabowo harus segera mencopot menhut, akibat banyaknya perizinan yang belum dikaji dengan matang. Ribuan rumah tenggelam, rakyat kehilangan tempat tinggal, dan ratusan nyawa melayang. Mereka harus bertanggung jawab," ujar Damar, melalui keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).
Menurut Damar, Menhut Raja Juli saat ini gagal total dalam menangani tata kelola hutan yang berujung pada bencana alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
"Dengan kegagalan ini, sudah menjadi alasan yang kuat untuk mengganti menhut. Negara harus berbenah agar tata kelola hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga bencana semacam ini tak kembali terulang," tuturnya.
Damar juga berpandangan bahwa Raja Juli juga tidak memiliki kompetensi di bidang kehutanan, sehingga tidak mampu mencegah pembalakan hutan di wilayah Sumatra yang menjadi biang kerok terjadinya bencana banjir bandang dan tanah longsor.
"Hal itu menjadi pemicu terjadinya banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh," ujarnya.
