jpnn.com, JAKARTA - Kepala BKN Prof. Zudah Arif Fakrullah menyampaikan usulan PPPK paruh waktu ditutup malam ini, pukul 23.59 WIB. Tidak ada lagi perpanjangan yang kedua kalinya.
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga 22 Agustus 2025, jumlah usulan formasi PPPK Paruh Waktu sudah mencapai 1.068.495 atau sekitar 78% dari total potensi sebanyak 1.370.523 orang.
Dari total usulan tersebut, terdapat penolakan sebanyak 66.495 usulan karena mayoritas disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu pegawai yang tidak aktif bekerja (41,6%) dan keterbatasan anggaran (39,7%).
"Jadi, sudah 78 persen usulan formasi PPPK paruh waktu yang masuk. Namun, terdapat penolakan sebanyak 66.495 usulan," kata Prof. Zudan di Jakarta, Senin (25/8).
Pengadaan kebutuhan PPPK 2024 sendiri menerapkan mekanisme prioritas pemenuhan formasi secara berurutan.
Prioritas utama diberikan kepada Pelamar Prioritas (P1), kemudian dilanjutkan kepada Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II), tenaga Non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN, dan tenaga Non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah.
Prof. Zudan mengimbau seluruh instansi untuk segera menyelesaikan rangkaian seleksi PPPK yang masih berjalan.
Dia juga meminta para pengelola kepegawaian instansi bersinergi menuntaskan proses pengangkatan PPPK, mulai dari berbagai tahapan administrasi, seperti penerbitan Nomor Induk Pegawai PPPK Penuh Waktu, dan pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu.
