bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Roadmap NTB Agromaritim yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jumat (14/11) di Hotel Mataram Square.
Kehadiran Kanwil Kemenkum NTB dalam forum ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya pemerintah daerah untuk menyusun arah kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Kabid Pelayanan Kekayaan Intelektual Kemenkum NTB Puan Rusmayadi dalam kegiatan tersebut memberikan perspektif strategis terkait pentingnya perlindungan hukum terhadap komoditas unggulan daerah.
Kanwil Kemenkum NTB menyoroti bahwa roadmap Agromaritim tidak hanya memerlukan penguatan sektor hulu dan hilir, tetapi juga perlindungan atas nilai tambah komoditas melalui instrumen Kekayaan Intelektual, khususnya Indikasi Geografis.
Puan Rusmayadi menyatakan, berdasar inventarisasi Kemenkum NTB, terdapat lebih dari 20 komoditas potensial yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis.
“Potensi ini tidak akan berkembang optimal tanpa sinergi yang kuat antara Kanwil Kementerian Hukum NTB dan Pemerintah Daerah.
Indikasi Geografis bukan sekadar perlindungan hukum, tetapi menjadi kanal penting untuk meningkatkan reputasi, nilai ekonomi, dan daya saing daerah,” ujar Puan Rusmayadi.
Melalui forum FGD ini, Kanwil Kemenkum NTB membawa pesan penting bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual harus menjadi bagian integral dari roadmap Agromaritim.
