bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB turut berpartisipasi dalam kegiatan Policy Talks bertema “Mendorong Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik melalui Peran Strategis Analis Kebijakan di Wilayah” yang dilaksanakan secara daring, Senin (8/6).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Edward James Sinaga, Tim Pokja BSK, serta Analis Kebijakan Kanwil Kemenkum NTB.
Kegiatan ini sebagai bagian dari penguatan kompetensi dan jejaring analis kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan tersebut dibuka dengan penegasan pentingnya peran analis kebijakan dalam mendukung proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas dan berbasis data.
“Analisis kebijakan merupakan peninjauan atas sebuah rencana kebijakan (ex-ante) atau atas sebuah hasil kebijakan (ex-post) yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah untuk mendefinisikan masalah, membangun tujuan, hingga menyusun alternatif dan evaluasi kebijakan,” ujar Direktur Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara, Widhi Novianto.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa analis kebijakan memiliki peran penting dalam seluruh siklus kebijakan publik.
Widhi Novianto menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis bukti dalam setiap proses perumusan kebijakan.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan publik akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan data empiris, hasil penelitian, serta evaluasi program, sehingga mampu menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak semata didasarkan pada intuisi maupun tekanan sesaat.
