jpnn.com, JAKARTA - Pada gelaran Forest Pavilion COP30 di Belém, Brasil, 13 November 2025, Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat pembiayaan berbasis hutan yang berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan.
Acara yang mengusung tema Forest Finance and Trade ini diorganisir oleh UN-REDD Programme bekerja sama dengan Sekretariat UNFCCC, serta menghadirkan berbagai negara dan pemangku kepentingan global untuk membahas perjalanan, tantangan, dan masa depan pendanaan iklim berbasis hutan.
Dalam Sesi Lessons and the Future of REDD+ Results-Based Payments, Indonesia diwakili oleh Haruni Krisnawati, Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim yang menyampaikan intervensi mengenai capaian dan arah kebijakan Indonesia dalam pemanfaatan REDD+ Results-Based Payments (RBP) sebagai pendorong pembiayaan hutan nasional.
Dalam penyampaiannya Haruni menegaskan REDD+ sebagai Pilar Penguatan Pembiayaan Iklim Indonesia, yang dalam perjalanannya REDD+ telah membentuk fondasi penting bagi pembangunan sistem pembiayaan iklim yang lebih kredibel dan terukur di Indonesia.
“Pengalaman Indonesia membuktikan bahwa keberhasilan REDD+ tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis menghitung emisi, tetapi juga oleh tata kelola yang jelas, integritas data, dan kepemilikan yang kuat di tingkat lokal hingga nasional,” ungkapnya dalam sesi panel.
Dia menjelaskan bahwa Indonesia telah memperoleh pembayaran berbasis hasil dari berbagai mitra internasional, termasuk Norwegia, Dana Iklim Hijau (GCF), dan Bank Dunia. Pembelajaran utama, sebagaimana disampaikan Indonesia, meliputi:
1. Integritas dimulai dari data – Pengembangan sistem MRV nasional yang transparan dan terus diperbaiki menjadi kunci dalam membangun kepercayaan internasional
2. Kejelasan kelembagaan – Sinergi antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup memastikan alur pendanaan yang transparan dan tepat sasaran
