jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan bahwa kebijakan batas belanja pegawai jangan sampai mengorbankan nasib honorer dan pembangunan daerah.
Legislator Fraksi PKS itu menyatakan daerah tidak boleh dibebani secara sepihak oleh penerapan ketentuan batas maksimal belanja pegawai 30 persen dari APBD sebagaimana diatur UU HKPD.
Menurut Jazuli, pemerintah pusat harus memberikan ruang transisi yang memadai agar daerah tetap mampu menjalankan pelayanan publik secara optimal.
Dia menegaskan bahwa Komisi II DPR RI mendukung adanya masa transisi dalam penerapan batas maksimal belanja pegawai 30 persen.
"Kebijakan ini tidak boleh diterapkan secara kaku hingga mengganggu pelayanan publik atau membebani pemerintah daerah yang masih berupaya menata struktur kepegawaiannya," ujar anggota DPR Dapil II Banten II.
Komisi II DPR RI menegaskan keberpihakannya kepada pemda dan jutaan honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama menteri dalam negeri, menteri PAN-RB, sejumlah gubernur, dan asosiasi pemerintahan daerah, Komisi II DPR RI menghasilkan sejumlah kesimpulan penting.
Kesimpulan itu memastikan kebijakan penataan ASN dan pengelolaan keuangan daerah berjalan adil, realistis, dan tidak merugikan daerah maupun tenaga non-ASN.
