jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan alasan menyegel halaman parkir minimarket yang tak menyediakan juru parkir (jukir) resmi karena melanggar peraturan daerah.
Pernyataan itu menanggapi respons masyarakat yang pro dan kontra dengan aksi penyegelan halaman parkir di minimarket pada Selasa (10/6).
Eri menjelaskan aturan yang dilanggar adalah Perda Nomor 1 tahun 2023 dan Perda Nomor 3 tahun 2018. Dalam Perda tersebut dijelaskan, semua tempat usaha harus memiliki tempat parkir.
“Di pasal 14-nya disebutkan di sana di ayat 1H, bunyi di pasal 14 itu. Semua tempat parkir yang di luar ruang jalan harus disiapkan oleh pemilik usaha. Di ayat tersebut juga bunyi disediakan petugas parkir resmi dan menggunakan identitas dari perusahaan itu,” kata Eri saat sidak minimarket di Jalan Kartini, Rabu (11/6).
Kemudian, aturan menyediakan jukir resmi juga ditindakalanjuti dengan Perwali nomor 116 tahun 2023.
“Di situ disebutkan toko swalayan harus menyediakan tempat parkir. Nah, berarti harus mengacu kepada Perda Nomor 3 tahun 2018 maka menyediakan petugas parkir yang menggunakan identitas. Ketika dia mengajukan izin maka dia mempunyai kewajiban dan janji di izinnya itu menyediakan petugas parkir,” jelas Eri.
Namun, selama ini kenyataannya tidak semua minimarket menyediakan parkir dan juru parkir resminya. Maka dari di situ, mereka terindikasi melanggar Perda.
“Ternyata di perda parkir tadi itu bahwa ketika toko swalayan itu buka maka harus menyediakan parkir dan petugas parkir, tetapi ternyata tidak semua toko swalayan, hanya sebagian kecil yang mengurus izin penyelenggaraan parkir. Berarti dia melanggar perda dan melanggar syarat perizinan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya,” katanya.
