jpnn.com, JAKARTA - Di tengah derasnya arus digitalisasi dan pertukaran data di sektor keuangan, pelindungan data pribadi menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri perasuransian.
Data nasabah bukan sekadar informasi finansial, melainkan wujud kepercayaan yang diberikan kepada lembaga pengelola risiko.
Karena itu, penguatan tata kelola data dan penerapan prinsip Pelindungan Data Pribadi (PDP) menjadi suatu keharusan bagi seluruh pelaku industri.
Sebagai perusahaan reasuransi nasional yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan industri asuransi Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re berkomitmen mendorong peningkatan tata kelola data dan keamanan informasi di seluruh rantai bisnis asuransi.
Komitmen ini diwujudkan melalui penyelenggaraan iLearn Seminar dengan tema “Reinforcing Insurance Governance through Data Management and PDP Alignment,” yang menjadi wadah diskusi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat integritas tata kelola industri perasuransian nasional.
Acara ini diselenggarakan di bilangan Jakarta Pusat dan menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan, seperti Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Rachmat Wibowo, Wakil Komisioner Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha, dan Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK Bernard Wijaya.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas arah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana tertuang dalam Surat No. S-2/D.05/2025, yang menekankan dua aspek penting: penyediaan data pertanggungan yang granular dan penguatan infrastruktur teknologi informasi untuk menunjang pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu menegaskan di tengah pesatnya transformasi digital, kualitas tata kelola data yang baik merupakan landasan utama bagi keberlangsungan industri asuransi.
