jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keputusan pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BOP) yang diprakarsai Amerika Serikat kini dikritik oleh sejumlah akademisi. Langkah ini dianggap berisiko menyeret Indonesia ke dalam perangkap kepentingan kekuatan besar, terutama di tengah memanasnya eskalasi konflik antara Iran dan Israel.
Dua Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan peringatan keras mengenai potensi terkikisnya prinsip politik luar negeri “Bebas Aktif" serta ancaman stabilitas ekonomi nasional yang membayangi di balik keputusan tersebut.
Guru Besar Hubungan Internasional Fisipol UGM Prof Dafri Agussalim menilai bahwa keanggotaan Indonesia di BOP merupakan langkah yang kurang tepat secara momentum. Menurutnya, masuknya Indonesia ke dalam lembaga tersebut bertepatan dengan serangan Israel, yang secara otomatis menciptakan persepsi dunia bahwa Indonesia telah berpihak.
“Masuk perangkap Trump dan Israel melalui keanggotaan Indonesia di BOP. Begitu masuk, tiba-tiba Israel menyerang, tamparan yang keras bagi politik luar negeri indonesia,” ujarnya, Senin (2/3).
Dafri menegaskan bahwa Indonesia kini terancam kehilangan kredibilitas sebagai mediator netral dalam konflik global. Menurut teori resolusi konflik, seorang mediator harus menjaga jarak yang jelas dari pihak-pihak yang bertikai.
Dengan bergabungnya Indonesia ke BOP, status nonblok yang selama ini menjadi jati diri bangsa dianggap mulai memudar.
“Setidaknya Indonesia sudah meninggalkan posisi dasar sebagai negara non alignment,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dafri mengkritik proses pengambilan kebijakan luar negeri yang dinilai terlalu sentralistik. Ia melihat peran Presiden sebagai aktor dominan mengesampingkan kajian akademik dan peran kementerian terkait.
