jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) untuk tidak lagi merekrut tenaga honorer baru.
Menurut Tito Karnavian, merekrut honorer baru bisa membebani belanja pegawai dan menjadi bom waktu bagi daerah itu sendiri.
"Honorer sudah dimoratorium, ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah, harus tegas tidak ada tenaga honorer baru," kata Tito pada rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/6), membahas nasib PPPK, PPPK Paruh Waktu, dan honorer.
Menurut Tito, tenaga honorer di bidang administratif cenderung tidak kompeten.
Selain juga menyinggung rekrutmen yang tidak sesuai dengan ketentuan.
"Kalau untuk yang tenaga administrasi, seringkali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya, kepala daerah, tim sukses dimasukkan di sana, datang jam 08.00 pulang jam 10.00, jadi beban," ucapnya.
Mendagri Tito menambahkan tenaga honorer yang terus bertambah dan menumpuk hingga akhirnya menuntut kepastian status untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Dengan segala hormat pada forum yang baik ini, untuk rekan-rekan kepala daerah, tolong, jangan ada lagi dulu penambahan honorer karena akan menjadi beban, beban biaya belanja pegawai dan jadi beban kepala daerah berikutnya, bom waktu," katanya.
