jpnn.com, JAKARTA - Rumah Politik Indonesia (RPI) merilis survei nasional yang memotret kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penegakan hukum.
Secara umum, dari hasil survei RPI, mayoritas responden mengapresiasi kinerja pemerintah dalam penegakan hukum.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyampaikan hal itu saat merilis hasil survei lembaganya di Jakarta pada Rabu, 19 November 2025.
“Salah satu indikator penegakan hukum pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah dengan melihat pandangan publik terhadap kinerja Lembaga Penegak Hukum (LPH). Nah, dari survei RPI terlihat bahwa mayoritas responden merasa puas dengan kinerja LPH,” ujar Fernando.
Dia menyebut sebanyak 32.9 persen merasa puas, 24.5 persen sedang, 21.9 persen responden mengaku cukup puas dan responden yang merasa sangat puas sebanyak 6.7 persen.
Sedangkan responden yang tidak puas sebanyak 4.1 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 9.9 persen.
Menurutnya, hal itu paralel saat diajukan pertanyaan lebih lanjut tentang seberapa optimis bahwa kondisi penegakan hukum akan jauh lebih baik.
“Sebanyak 38.5 persen responden mengaku optimis atau yakin, 23.9 persen responden memberikan penilaian sedang, 19.9 persen responden cukup yakin, dan 7.7 persen responden sangat yakin. Sedangkan 3.5 persen responden merasa tidak yakin dan 6.5 persen responden memilih untuk tidak tahu atau tidak menjawab,” sambungnya.
