jpnn.com, JAKARTA - Sukarelawan pemenangan Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 dan 2024, Go Prabu mengkritik presiden dalam tata kelola APBN.
Prabowo yang telah memasuki tahun kedua memerintah dengan warisan janji kampanye yang sangat ambisius dinilai telah gagal.
Janji kampanye itu, di antaranya pertumbuhan ekonomi 8 persen, penciptaan 19 juta lapangan kerja, swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program unggulan.
Menurut Ketua Bidang Penggalangan Massa Go Prabu Jefri, APBN tidak dikelola untuk memperkuat produktivitas nasional, tetapi makin diarahkan untuk membiayai proyek-proyek besar yang rentan terhadap pemborosan dan korupsi.
"Persoalan utama saat ini bukan sekadar besarnya anggaran negara, melainkan kualitas penggunaannya," ujar Jefri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh paling nyata. Program ini memang memiliki tujuan sosial yang baik, tetapi skala anggarannya yang mencapai Rp 300 triliun menjadikannya salah satu proyek belanja publik terbesar dalam sejarah Indonesia.
"Risiko tata kelolanya juga sangat tinggi karena melibatkan ribuan dapur, rantai distribusi nasional, pengadaan barang secara masif dan dugaan penggelembungan biaya dan konflik kepentingan dalam penunjukan pengelola dapur menjadi bukti APBN di gunakan secara tidak tepat sasaran," ungkap Jefri.
Masalah berikutnya adalah Koperasi Desa Merah Putih yang pelaksanaannya justru memunculkan kontroversi besar ketika muncul impor 105.000 kendaraan pikup dari India untuk mendukung operasional koperasi tersebut.
