jpnn.com - JAKARTA - Forum Praktisi Hukum Investasi (FPHI) menulis surat terbuka soal transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.
Menurut Ketua FPHI Faisal, Presiden Prabowo Subianto tak bisa mendiamkan Danantara menjadi raksasa yang tak memiliki cermin akuntabilitas.
"Setahun sudah Danantara menggelinding di ruang investor asing. Namun, ada satu jendela yang tak pernah dibuka. Laporan keuangan. Missing. Nowhere to be found," tutur Faisal.
FPHI pun menyoroti pernyataan pihak Danantara yang menyebut sedang membersihkan buku-buku keuangan BUMN yang masih kotor. ”Publik juga butuh laporan," kata Faisal.
Dia mengingatkan bahwa Danantara juga menjadi perhatian dunia internasional.
"Pihak luar pernah menyebut Danantara sebagai demonstrasi kekuatan yang berbahaya (a dangerous power play), serta menyindir soal transparansi yang rapuh di Asia Tenggara. Namun, kini, tanpa laporan keuangan, kritik itu terasa terlalu lunak. Ini bukan sekadar demonstrasi kekuasaan," tutur Faisal.
Dia khawatir Danantara ke depan akan seperti black box, bahaya laten bagi APBN.
"Ini bukan lagi keterlambatan administratif. Ini kesengajaan struktural. Kapan OJK memberi sanksi keterlambatan," katanya.
