jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung ide Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui konsep school kitchen atau dapur sekolah.
Dia menjelaskan konsep school kitchen membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang memiliki kapasitas untuk mengelola sendiri penyediaan makanan bergizi, tentu dengan syarat dan standar yang ditetapkan, termasuk penilaian kelayakan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
"Saya menilai ini pendekatan yang progresif dan sesuai semangat desentralisasi pendidikan,” kata Hadrian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/10).
Dia mengatakan dukungan DPR terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan, koordinasi lintas kementerian, dan penyediaan bantuan teknis untuk sekolah-sekolah yang ingin menjadi school kitchen.
“Komisi X DPR RI akan mendorong agar regulasi tentang pengelolaan MBG yang nantinya diterbitkan mencakup ketentuan teknis pelaksanaan school kitchen, standar mutu gizi, keamanan pangan, mekanisme pembinaan, serta skema insentif bagi sekolah yang lolos penilaian BGN,” lanjutnya.
Hadrian juga menyebut fleksibilitas dalam pelaksanaan MBG melalui school kitchen memberi ruang bagi sekolah untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan lokal dan kondisi geografis, sehingga program ini bisa lebih adaptif dan berkelanjutan.
“Sekolah di wilayah terpencil atau daerah agraris memiliki potensi bahan pangan lokal yang bisa dimanfaatkan,” tuturnya.
"Dengan pendekatan school kitchen, kita bisa mengoptimalkan sumber dayanya dan juga meminimalkan kendala logistik," lanjutnya.
