jpnn.com - JAKARTA - Aliansi R2 R3 Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia menyampaikan pernyataan terkait hasil pertemuan 10 forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu se-Indonesia dengan pimpinan DPR RI bersama unsur pemerintah pada 7 September 2026 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Audiensi dan dialog strategis tersebut dihadiri langsung Wakil Ketua DPR RI H. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi, beserta jajaran pejabat kementerian/lembaga terkait.
"Sepuluh forum PPPK dan PPPK Paruh Waktu se-Indonesia telah secara resmi menyerahkan berkas laporan pendataan nasional PPPK dan PPPK Paruh Waktu kepada Bapak Sufmi Dasco Ahmad," kata Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika kepada JPNN, Selasa (8/9/2026).
Dia menjelaskan, pemerintah bersama DPR RI berkomitmen secara serius untuk mengabulkan 4 tuntutan krusial dari 10 pimpinan forum PPPK dan PPPK paruh waktu, yaitu:
1. Mengangkat seluruh PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu di semua formasi (tenaga teknis, tenaga kesehatan, guru, dan tenaga kependidikan) pada 2026.
2. Mengalihkan seluruh ASN PPPK dari semua formasi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2027 tanpa pembatasan usia.
3. Merealisasikan skema pengembangan karier dan promosi jabatan yang transparan serta setara bagi seluruh ASN PPPK.
4. Mengalihkan pembebanan gaji dan tunjangan ASN PPPK dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sepenuhnya ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
