jpnn.com - Peneliti CENTRA Initiative Muhammad Islah menyatakan bahwa masuknya militer di ranah sipil saat ini menyerupai sebagaimana yang terjadi di masa Orde Baru.
Pada masa itu, katanya, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat, apalagi bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
"Mengapa militer tidak boleh masuk ke ranah sipil, karena fungsi utama militer adalah menghadapi ancaman dari luar, bukan mengurus urusan sipil. Jadi, doktrinnya berbeda, antara menghadapi musuh dari luar dengan fungsi pertahanan negara dengan mengurus urusan rakyat," kata Islah.
Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertema "Arus Balik Reformasi TNI: Konsolidasi Militerisme di Era Kontemporer" yang diselenggarakan BEM FISIP Universitas Padjajaran dan Koalisi Masyarakat Sipil di Jatinangor, Jumat (21/10/2025).
Menurut islah, militerisasi, yaitu masuknya militer ke dalam ruang sipil, itu akan merusak militer itu sendiri dan kemudian melahirkan praktik-praktik yang mengarah pada kekerasan.
"Saat ini kita juga melihat keterlibatan militer dalam sektor bisnis dan backing-an terhadap perusahaan, tambang-tambang, perkebunan skala besar, dan industri lainnya,' ungkap Islah.
Hal ini menurutnya justru akan menjadikan masyarakat rentan menjadi korban kekerasan. Mengapa demikian, karena bisnis yang dilakukan atau di-backing oleh militer justru akan menghambat persaingan bebas dalam bidang ekonomi.
"Sekaligus, akan menjadikan masyarakat yang memprotes atau mengkritik operasi bisnis itu sebagai musuh," ucapnya.
