jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta semua pihak berhati-hati memakai istilah percepatan pemilu karena konsep demikian lebih dikenal dalam sistem perlementer.
Hal demikian dikatakan dia menyikapi pernyataan Ketua Umum ProJo Budi Arie Setiadi soal percepatan pemilu dari jadwal semula pada 2029.
“Intinya, penggunaan istilah ‘pemilu dipercepat’ harus hati-hati," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (26/8).
Kang TB sapaan TB Hasanuddin menyebutkan pemilu dapat dipercepat dalam sistem parlementer ketika mayoritas partai di parlemen tidak mendukung pemerintah, semisal melalui mosi tak percaya.
Kang TB mengatakan percepatan pemilu pada akhirnya dilakukan sebagai upaya membentuk pemerintahan baru.
Namun, dia mengingatkan bahwa sistem politik di Indonesia menganut presidensial, sehingga tak dikenal mosi tidak percaya.
"Dalam sistem presidensial yang dijalankan negara kita, pemakzulan presiden merupakan proses panjang, baik secara politik maupun hukum," kata Kang TB.
Dia mengatakan pemakzulan presiden dalam sistem preidensial memiliki mekanisme yang harus didasarkan alasan konstitusional serta melalui prosedur hukum dan politik.
