jpnn.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri sebagai model nasional pengelolaan pangan bergizi menandai babak baru dalam transformasi institusional kepolisian Indonesia.
Presiden menempatkan Polri dalam peran strategis sebagai agen pembangunan sosial.
Menurut Boni Hargens, analis politik dan isu intelijen, kebijakan tersebut memantulkan arah reformasi fundamental yang meredefinisi posisi Polri dalam ekosistem pembangunan nasional.
“Transformasi ini mengubah narasi tentang peran institusi keamanan dalam demokrasi modern Indonesia. Polri tidak lagi dipandang semata sebagai aparatur penegak hukum, tetapi sebagai mitra strategis dalam akselerasi pembangunan manusia. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman mendalam bahwa ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan koersif, tetapi juga melalui investasi pada kesejahteraan dan kapasitas masyarakat,” tegas doktor filsafat lulusan Universitas Walden, Amerika Serikat, tersebut yang saat ini sedang menempuh studi ilmu hukum.
Reposisi kelembagaan ini sejalan dengan tren global di mana institusi keamanan semakin terlibat dalam program pembangunan sosial.
Namun, konteks Indonesia memberikan dimensi unik: dengan tantangan geografis berupa 17.000 pulau dan keragaman sosial-ekonomi yang luas, jangkauan institusional Polri menjadi aset strategis untuk memastikan pemerataan akses terhadap pangan bergizi.
Satuan Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) Polri merepresentasikan inovasi kelembagaan yang merespons kompleksitas tantangan gizi dan pangan di Indonesia.
Program ini dirancang bukan hanya untuk mengatasi masalah ketersediaan pangan, tetapi juga untuk memastikan kualitas nutrisi yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia.
