jpnn.com, JAKARTA - Presidium Nasional BEM PTNU Se Nusantara Achmad Baha'ur Rifqi mendesak pemerintah melakukan pengusutan menyeluruh terhadap berbagai polemik yang muncul dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia mendorong untuk membuka evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai relevansi dan efektivitasnya mulai dipertanyakan publik.
Menurut Rifqi, pergantian Kepala BGN tidak boleh dijadikan panggung politik untuk menutupi berbagai persoalan yang selama ini berkembang di lapangan.
Publik berhak mengetahui fakta secara transparan mengenai pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Jangan sampai pergantian pejabat hanya menjadi instrumen pencitraan untuk membangun elektabilitas, sementara akar persoalan yang sesungguhnya tidak pernah disentuh. Rakyat membutuhkan transparansi dan penyelesaian masalah secara nyata, bukan sekadar pergantian figur," ujar Rifqi dalam keterangan persnya.
BEM PTNU Se Nusantara menilai berbagai dugaan persoalan yang melibatkan jaringan SS dan DD beserta dapur-dapur yang terafiliasi harus diusut secara menyeluruh.
Pengusutan tersebut tidak cukup berhenti pada pergantian pejabat atau pernyataan normatif, melainkan harus mencakup proses penunjukan mitra, pola kemitraan, distribusi anggaran, mekanisme pengawasan, hingga berbagai dugaan praktik yang bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Rifqi, program yang lahir dengan semangat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak boleh berubah menjadi ruang bagi kepentingan kelompok tertentu. Program publik harus dikelola secara profesional, terbuka, dan berpihak sepenuhnya kepada rakyat sebagai penerima manfaat.
