6 hours ago
6
jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menyatakan siap menampung seluruh aspirasi nelayan serta berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyosialisasikan kebijakan.
Sebab, dalam rangka mengelola sumber daya ikan di tanah air butuh perhatian yang cukup serius.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) HNSI Agus Suherman menyampaikan mengelola perikanan tangkap di tanah air disadari tidaklah mudah.
Mengingat, adanya keberagaman dan kompleksitas dalam berbagai aspek, mulai dari sumber daya, teknis penangkapan, lingkungan, serta pemangku kepentingan yang juga beraneka rupa dengan segala aspirasinya.
“Kita harus telaten, banyak bersabar, banyak dialog dan diskusi. Oleh karena itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) hadir menjadi jembatan, agar aspirasi itu bisa diartikulasikan dengan baik dan disampaikan kepada pemegang otoritas yaitu pemerintah," ujar Agus Suherman, melalui siaran pers pada Senin (21/4).
“Pada saat yang sama HNSI selalu siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk menyosialisasikan kebijakan-kebijakan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan yang pasti tujuannya baik dalam rangka transformasi tata kelola perikanan tangkap di tanah air," kata Agus Suherman.
Hal itu menyikapi aksi unjuk rasa nelayan di sejumlah daerah terkait penolakan aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mewajibkan penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) atau perangkat monitoring sistem berbasis sinyal di kapal.
Adapun alasan penolakan adalah karena biaya yang dianggap membebani para nelayan.
