jpnn.com, JAKARTA - Langkah berani Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai sebagai sinyal kuat runtuhnya ruang impunitas.
Keberanian korps Adhyaksa menyentuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene merupakan program unggulan pemerintah, dipandang sangat krusial demi menjaga kredibilitas negara di mata masyarakat.
Analis Politik sekaligus Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, menegaskan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung sudah sepatutnya dilakukan demi memastikan program strategis nasional tersebut berjalan bersih sejak awal.
“Saya melihat langkah Kejaksaan menyentuh MBG itu wajar dan memang perlu. Justru karena ini program strategis nasional, maka harus dijaga bersih sejak awal,” kata Hensa kepada media.
Kalau ada dugaan penyimpangan, ia melanjutkan, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.
"Saya sudah lama berpandangan bahwa MBG perlu ditata ulang. Bisa saja dihentikan sementara, lalu dilakukan perbaikan sistem dan diuji lewat pilot project di beberapa daerah. Jadi bukan dihentikan total, tapi diperbaiki supaya ke depan lebih tepat sasaran, lebih aman, dan tidak membebani fiskal," kata dia.
Lebih lanjut, ia melihat penegakan hukum yang objektif dan tidak pandang bulu ini menjadi fondasi penting bagi tegaknya marwah institusi hukum di Indonesia.
Kendati demikian, publik diharapkan terus ikut serta mengawal kinerja kejaksaan agar pengusutan perkara ini berjalan tuntas tanpa intervensi.
