bali.jpnn.com, MATARAM - Anugerah Legislasi Daerah 2025 digelar Kementerian Hukum (Kemenkum).
Ajang ini sebagai wadah penilaian kualitas produk hukum daerah seperti rancangan peraturan daerah (ranperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada).
Sejalan dengan hal tersebut, Kanwil Kemenkum NTB melalui Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (PPPH) menggelar rapat koordinasi persiapan Anugerah Legislasi Daerah 2025, Rabu (6/8).
Membuka rapat secara langsung, Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga menyampaikan kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan melakukan upload data yang dibutuhkan dalam harmonisasi setiap peraturan daerah.
Mulai dari naskah akademik, surat keterangan, surat selesai, berita acara, dan lain sebagainya.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati merespons positif ajang Anugerah Legislasi Daerah 2025.
Mila, sapaan akrabnya, menilai ajang tersebut sebagai momentum dalam meningkatkan kualitas harmonisasi ranperda/ranperkada di NTB.
Oleh karena itu, Kakanwil I Gusti Putu Milawati mendorong para Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkum NTB untuk dapat melakukan harmonisasi, dengan memastikan propemperda dan kelengkapan dokumen diunggah secara lengkap, akurat dan tepat waktu. (jpnn)
