jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok, Supian Suri, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Depok untuk tetap menjamin layanan kesehatan bagi warga yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi, meskipun bantuan pembiayaan BPJS Kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah saat ini dihentikan.
Supian mengakui bahwa penghentian bantuan tersebut menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya bagi warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan pembiayaan BPJS Kesehatan.
“Memang saat ini banyak warga yang resah dan bingung karena mereka sudah tidak lagi masuk sebagai penerima bantuan pembiayaan BPJS oleh pemerintah,” ujar Supian.
Ia menjelaskan, bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu dan sebelumnya menjadi penerima manfaat, tetapi saat ini kepesertaannya terhenti akibat perubahan data, Pemkot Depok akan tetap menanggung pembiayaan BPJS Kesehatan melalui anggaran pemerintah daerah.
“Untuk warga yang memang tidak mampu dan sebelumnya menerima manfaat, tetapi sekarang tidak lagi terdata, pembiayaannya tetap kami tanggung oleh Pemerintah Kota Depok,” katanya.
Supian juga meminta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar warga yang terlempar dari kepesertaan bantuan BPJS dapat kembali memperoleh jaminan layanan kesehatan secara berkelanjutan.
“Kami membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan warga yang sebelumnya terlempar atau tidak lagi menerima manfaat bantuan BPJS tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan melalui pembiayaan Pemerintah Kota Depok,” jelasnya.
Sebagai bentuk tindak lanjut, Pemkot Depok telah menyiapkan mekanisme pengaduan bagi masyarakat yang terdampak penghentian bantuan pembiayaan BPJS Kesehatan.
