jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai, menemui langsung massa aksi yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya saat menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6).
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyatakan siap menindaklanjuti berbagai tuntutan mahasiswa dengan meneruskannya kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
Aksi yang diikuti sejumlah organisasi mahasiswa itu membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan kondisi perekonomian nasional, hingga penolakan terhadap pengesahan RUU Polri.
Bahtiyar mengatakan sebagian besar tuntutan yang disampaikan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, DPRD Surabaya tetap akan menjalankan fungsi representasi dengan menerima dan meneruskan aspirasi tersebut.
“Banyak tuntutan mahasiswa yang memang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tentunya kami di DPRD Surabaya akan menjalankan fungsi kami untuk menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan,” kata Bahtiyar usai menemui massa aksi.
Terkait tuntutan penolakan kenaikan BBM, Bahtiyar menegaskan kebijakan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dia juga menyebut pemerintah saat ini hanya melakukan penyesuaian pada BBM non-subsidi.
“Kalau terkait BBM, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang saat ini disesuaikan adalah BBM non-subsidi,” ujarnya.
