jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program yang menyasar pemenuhan gizi anak-anak Indonesia tersebut memiliki manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan harus tetap berjalan demi kepentingan masyarakat.
Mantan Waketum DPP KNPI ini mengatakan bahwa berbagai temuan dan evaluasi yang muncul dalam pelaksanaan program MBG harus dijadikan momentum untuk melakukan perbaikan tata kelola, bukan menjadi alasan untuk menghentikan program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, LOGIS 08 mendukung agar program ini tetap berjalan. Yang perlu dilakukan adalah memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelolanya agar semakin efektif dan tepat sasaran,” ujar Anshar Ilo di Jakarta, Senin (15/6).
Menurutnya, setiap program besar yang melibatkan anggaran negara tentu membutuhkan pengawasan yang ketat serta evaluasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan program tersebut.
Anshar juga mengapresiasi langkah pemerintah yang terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Ia menilai komitmen pemerintah untuk melakukan pembenahan merupakan bentuk keseriusan dalam memastikan manfaat program dapat diterima oleh masyarakat secara maksimal.
“Jika ditemukan kekurangan atau pelanggaran dalam pelaksanaannya, maka yang harus diperbaiki adalah sistem dan oknum yang bermasalah. Jangan sampai tujuan besar program ini terganggu. Kepentingan anak-anak Indonesia harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Sebagai komponen pendukung pemerintah, LOGIS 08 berharap Program MBG dapat terus dikembangkan dengan melibatkan pengawasan yang lebih kuat dari berbagai elemen, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait.
