jpnn.com - Sebuah operasi militer rahasia di Caracas pada awal 2026 menorehkan babak baru yang suram dalam sejarah hubungan antar bangsa.
Penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh pasukan khusus Amerika Serikat, yang diumumkan dengan kemenangan oleh Presiden dan para petinggi negara AS, bukan sekadar pergantian rezim.
Ia adalah guratan tegas—sekaligus mengerikan—tentang bagaimana kedaulatan sebuah negara dengan kekayaan alam melimpah dapat rapuh di hadapan desain geopolitik kekuatan besar.
Peristiwa ini menggemakan luka lama dunia ketiga dan menempatkan cermin retak di hadapan setiap bangsa yang diberkahi sekaligus dikutuk oleh kekayaan sumber daya alam (SDA).
Amerika Serikat membingkai tindakan ini sebagai kemenangan hukum. Tuduhannya spektakuler: konspirasi narkoterorisme, penyelundupan kokain, hingga kepemilikan senjata mesin.
Namun, ketika seorang kepala negara berdaulat ditangkap di ibu kota negaranya sendiri tanpa mandat Dewan Keamanan PBB, yang terjadi bukanlah penegakan hukum, melainkan pertunjukan kekuasaan.
Retorika ini menegaskan suatu paradoks pahit: hukum internasional, yang seharusnya menjadi acuan bersama, kerap berubah wujud menjadi cambuk di tangan yang memiliki kekuatan untuk menafsirkan dan menegakkannya secara sepihak.
Venezuela adalah korban dari sebuah pola klasik yang menyamar dalam jubah baru. Negeri dengan cadangan minyak mentah terbesar di planet ini telah lama menjadi batu sandungan bagi kepentingan energi dan pengaruh geopolitik Washington.
