jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Direktur GREAT Institute Syahganda Nainggolan angkat bicara terkait banyaknya korban jiwa dan luka-luka pada rangkaian demonstran hingga kerusuhan sepanjang 25 Agustus - 1 September 2025.
Dia meminta Presiden Prabowo Subianto membentuk tim independen pencari fakta agar seluruh informasi bisa diperoleh masyarakat secara benar. Demikian pula untuk memenuhi kritikan dunia internasional, termasuk PBB, atas banyaknya korban kekerasan dalam menyampaikan pendapat.
Meskipun Prabowo sudah bekerja maksimal dalam meredam situasi keos dan meresahkan masyarakat, tetapi menurut Syahganda, tetap saja masyarakat membutuhkan kelengkapan informasi.
Mulai dari siapa yang bertanggung jawab, bagaimana kekerasan aparat keamanan dalam menangani aksi-aksi protes dan kemungkinan penunggangan aksi-aksi tersebut untuk kepentingan elit tertentu.
"Beberapa hal sensitif seperti penjarahan rumah anggota DPR dan menteri keuangan, isu darurat militer dan isu terbunuhnya beberapa mahasiswa serta pelajar oleh aparat harus dapat dibongkar tuntas," tegas Syahganda dalam pernyataan resminya, Selasa (2/9).
Syahganda juga meminta agar penangkapan aktivis pada aksi-aksi lalu perlu dilakukan secara hati-hati, termasuk menangkap Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.
Pemerintahan Prabowo harus memulai investigasi dengan melihat sebab-sebab sosial politik yang besar dan komprehensif, sebelum melihat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
"Tanpa metode yang tepat, saya memandang bahwa nanti yang akan muncul adalah saling fitnah dan pencatatan kambing hitam," ucapnya.
