jpnn.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) melayangkan desakan keras kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk segera mengevaluasi dan menaikkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi daerah penghasil.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin menilai nilai DBH yang diterima daerah saat ini sangat tidak manusiawi dan tidak sebanding dengan kontribusi raksasa sektor sawit terhadap kantong negara.
“DBH Sawit adalah hak daerah penghasil. Kenyataannya, dana yang kembali ke daerah masih sangat kecil dibandingkan nilai perdagangan sawit dan penerimaan negara melalui pungutan ekspor. Pemerintah pusat harus adil!” kata Sabarudin saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) SPKS Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis (16/4).
Sabarudin mengatakan berdasarkan regulasi terbaru di tahun 2026, tarif Bea Keluar CPO mencapai USD 148 per metrik ton, ditambah pungutan ekspor sebesar USD 123,7035 per metrik ton.
Namun, ironisnya, kata dia, sekitar 90 persen dari dana pungutan ekspor yang mencapai Rp 50 triliun per tahun itu justru disedot untuk subsidi program biodiesel B40.
“Program biodiesel memang penting untuk energi nasional, tetapi jangan sampai daerah penghasil justru gigit jari. Kekayaan sumber daya alam diambil dari daerah, tapi manfaat ekonominya tidak dirasakan warga lokal,” sentilnya.
Dia mencontohkan di Kabupaten Sekadau, pada 2026, wilayah ini tercatat hanya menerima sekitar Rp 3 miliar dari DBH Sawit. Padahal, nilai perdagangan sawit dari daerah tersebut menembus angka ratusan miliar rupiah.
“Ini sangat memprihatinkan. Kontribusi pajak sawitnya puluhan miliar, tapi yang balik ke daerah cuma Rp 3 miliar. Ini membuktikan porsi bagi hasil kita masih jauh dari kata adil,” tambahnya.
