jpnn.com, JAKARTA - Polemik royalti musik yang menyita perhatian publik belakangan ini menuai kontroversi.
Praktisi hukum sekaligus musikus Deolipa Yumara mendesak agar Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) serta Wahana Musik Indonesia (WAMI) segera diaudit demi transparansi.
Deolipa menegaskan LMKN maupun WAMI sedianya berada di bawah Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena itu, keduanya dianggap sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola royalti.
“Artinya, mereka ini sebenarnya non-struktural, tetapi diberikan hak secara institusi untuk melakukan kolektif, kolektif terhadap royalti, musik. Ciptaan lagu maupun musik, kan, mereka diberikan hak untuk mengkolektif. Mereka adalah wakil dari negara. Karena diatur secara undang-undang,” kata Deolipa saat jumpa pers di Walking Drums, Pati Unus, Jakarta Selatan, Selasa 19 Agustus 2025.
Menurut dia, sistem pengelolaan royalti pada praktik pelaksanaannya banyak menimbulkan masalah.
Banyak musikus dan pencipta lagu mengeluh lantaran menerima royalti dalam jumlah kecil, padahal penarikan dari berbagai sektor hiburan terbilang besar.
“Ada juga akhirnya teriakan-teriakan dari pencipta lagu yang katanya cuma terima pembayaran sebagai pencipta lagu kecil, cuma Rp 700 ribu selama setahun ya, ada yang Rp 200 ribu. Nah, sementara WAMI maupun si LMKN ini menerima atau menagih kepada hampir semua usaha-usaha entertain dan kafe. Bioskop ditagih, kemudian mal ditagih, hotel ditagih, lembaga-lembaga perjalanan yang bikin musik ditagih, semuanya ditagih. Bahkan, kafe-kafe ditagih,” katanya.
“Nah, kita ambil satu contoh yang kemudian menjadi ribut, yaitu Mie Gacoan dengan LMKN, di mana tagihannya satu periode itu dalam satu tahun Rp 2,4 miliar,” imbuhnya.
