jpnn.com, JAKARTA - Forum Aktivis Indonesia (FAI) menilai sejumlah menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi karena dinilai kinerjanya buruk dan pernyataannya justru menyakiti masyarakat.
Sorotan ini muncul di tengah gelombang demonstrasi terkait tunjangan anggota DPR yang telah berlangsung beberapa hari terakhir.
“Selain DPR, di kabinet juga banyak menteri yang kinerjanya buruk dan membuat rakyat menderita,” ujar Presidium FAI Ramadhan Isa atau Dhani, Selasa (2/9).
Dhani menyinggung delapan menteri yang dianggap bermasalah, mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilai gagal memberi masukan akurat soal kondisi keuangan negara hingga kebijakan pajak yang membebani masyarakat.
Kritik juga diarahkan pada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang sebelumnya membandingkan harga beras Indonesia dengan Jepang.
Selain itu, Dhani menyebut Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Komunikasi Digital Meutya Hafid, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, hingga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebagai pejabat yang perlu dicopot. Menurutnya, berbagai kebijakan maupun pernyataan mereka tidak mencerminkan empati pada rakyat.
“Evaluasi DPR saja tidak cukup untuk membereskan Indonesia. Harus menyentuh menteri-menteri bermasalah dan berkinerja buruk,” tegasnya.
FAI menilai selama hampir setahun pemerintahan Prabowo, capaian Asta Cita terhambat oleh menteri yang tidak optimal.
