jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma merespons keluhan dan aspirasi Serikat Pekerja LNG Tangguh (SPLT) dan Solidaritas Pekerja Papua di LNG Tangguh Provinsi Papua Barat terkait permasalahan rekrutmen tenaga kerja operator kilang yang dinilai tidak berpihak dan terindikasi diskriminatif terhadap pekerja asal Papua.
Sebagaimana diketahui, kalangan pekerja asal Papua menyatakan penolakan tegas yang difasilitasi SPLT atas rekrutmen teknisi/operator LNG Tangguh yang sedang berlangsung karena dinilai berpotensi tidak mengakomodasi pekerja asal Papua dengan syarat penerimaan yang terlalu tinggi.
Filep Wamafma yang telah lama menyuarakan kritik terhadap dampak operasional dan kontribusi BP LNG Tangguh di Bintuni itu mendesak pemerintah untuk memperhatikan dan mengintervensi kebijakan penerimaan tenaga kerja agar berpihak pada tenaga kerja asal Papua.
Dia mengingatkan operasional BP LNG Tangguh harus berjalan sesuai dengan semangat dan komitmen AMDAL bagi masyarakat Bintuni dan masyarakat Papua.
“Pada momen HUT ke-80 RI tahun ini, saya meminta bapak Presiden Prabowo untuk memperhatikan kehendak dan aspirasi masyarakat pekerja asal Papua yang saat ini terindikasi diperlakukan diskriminatif oleh BP Tangguh. Polemik rekrutmen ini sangat krusial karena menyangkut hak-hak dasar orang Papua terutama untuk berkehidupan layak di atas tanahnya sendiri, masyarakat harus mendapat kesempatan kerja atas pengelolaan SDA yang diambil dari tanah Papua di Bintuni,” ujar Filep dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025).
Apalagi, kata Filep, wakil pemerintah yakni SKK Migas memiliki hubungan penting dengan operasional LNG Tangguh sebagai pengawas dan regulator kegiatan hulu migas terlebih proyek LNG adalah strategis saat ini.
“Tentu kita tahu, SKK Migas juga mendukung pengembangan potensi lokal dalam proyek Tangguh, termasuk penggunaan tenaga kerja lokal dan kerjasama dengan industri lokal. Maka dalam domain ini, negara harus hadir mengawal komitmen dan keberpihakan terhadap masyarakat lokal sesuai AMDAL,” tegas Filep.
Lebih lanjut, pace yang saat ini menjabat Ketua Komite III DPD RI itu menekankan agar pemerintah tegas mengutamakan kepentingan rakyat atas korporasi dengan langkah bijaksana.
