jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan pentingnya penguatan ekosistem hulu hingga hilir dalam menyiapkan Pekerja Migran Indonesia yang kompeten, bersertifikasi global, dan siap bersaing di pasar kerja internasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dengan Universitas Cenderawasih, Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI), Universitas Esa Unggul, dan MNC University di Kantor KP2MI, Jakarta, Kamis 10 September 2026.
Menteri Mukhtarudin mengatakan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi pendidikan tersebut merupakan langkah strategis untuk membangun sistem penyiapan Pekerja Migran yang tidak hanya berorientasi pada penempatan, tetapi dimulai sejak tahap pendidikan, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pemetaan peluang kerja hingga pelindungan setelah bekerja di luar negeri.
"Pendekatan penyiapan Pekerja Migran Indonesia berfokus pada hasil akhir atau goal-oriented, yakni menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, bersertifikasi global, dan siap ditempatkan di luar negeri," ujar Menteri Mukhtarudin.
Menurut Menteri P2MI, kebutuhan pasar kerja global terus berkembang sehingga Indonesia tidak cukup hanya menyediakan tenaga kerja dalam jumlah besar. Pekerja Migran harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan, kemampuan bahasa asing, pemahaman budaya kerja internasional, serta sertifikasi yang diakui secara global.
Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan institusi pendidikan dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem hulu-hilir penyiapan Pekerja Migran Indonesia.
"Oleh karena itu, Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang kita tandatangani pada hari ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem penyiapan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia," kata Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudin menjelaskan, ruang lingkup kerja sama dengan empat lembaga tersebut secara garis besar mencakup penguatan pendidikan, kompetensi, informasi, serta layanan migrasi aman.
