jpnn.com - JAKARTA - Perjuangan PPPK dan PPPK paruh waktu yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP) berlanjut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pengurus AMP bertemu Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah untuk menyampaikan aspirasi serta tindak lanjut atas pertemuan sebelumnya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Ketua Umum AMP Fadlun Abdillah dalam pertemuan tersebut menyampaikan data dan kajian versi aliansi sebagai bahan penguatan kebijakan terhadap empat tuntutan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk semua jabatan meliputi tenaga teknis, tenaga kesehatan (nakes) serta guru pada 2026.
Kemudian, mengangkat seluruh pegawai berstatus PPPK dari semua jabatan (teknis, nakes, dan guru) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada 2027 tanpa memandang batasan usia. Selain itu, juga disampaikan soal merealisasikan kejelasan dan pengembangan karier bagi seluruh aparatur sipil negara PPPK pada 2026.
Mengalihkan sumber pembiayaan gaji ASN PPPK yang semula dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan itu.
"Kami juga menyampaikan bahwa Aliansi Merah Putih telah memberikan data seluruh PPPK kepada pihak DPR RI dan Istana, sekali pun data tersebut tidak sevalid database BKN," kata Fadlun kepada JPNN, Jumat (11/9).
Dia mengungkapkan bahwa salah satu tujuan Aliansi Merah Putih bertemu kepala BKN adalah membantu memberikan data walid yang dimiliki BKN untuk disampaikan kepada Sufmi Dasco dan Saan Mustopa sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Zudan menyatakan bahwa data yang dimiliki BKN bersifat lengkap dan terjamin keamanannya, klasifikasi jabatan terperinci sesuai kebutuhan, dan bisa diberikan kepada pimpinan DPR RI.
