jpnn.com, JAKARTA - Salah satu visi Presiden Prabowo Subianto dan rencana pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah kemandirian energi khususnya Sektor Ketenagalistrikan dan meningkatnya pengaruh serta peran Indonesia di panggung global.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia mempersiapkan diri menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD).
Pada 2024, Indonesia telah menerima Accession Roadmap dari OECD dan resmi menjadi salah satu dari tujuh negara kandidat aksesi.
Salah satu shared values, vision, and priorities yang harus dimiliki oleh negara OECD adalah open and transparent market economy principle untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
Adapun upaya Aksesi OECD di sektor kelistrikan, Pemerintah Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto–Wapres Gibran Rakabuming telah mencapai kemajuan signifikan dalam mendorong ekonomi pasar listrik yang terbuka dan kompetitif.
Untuk poin open trade and investment (perdagangan dan investasi terbuka), regulasi investasi diperkuat sehingga investor swasta dan asing makin aktif membangun infrastruktur ketenagalistrikan nasional.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 bahkan mencadangkan 73 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru untuk produsen listrik swasta (Independent Power Producers/IPPs), termasuk mayoritas proyek energi terbarukan.
Langkah ini menunjukkan bahwa sektor listrik Indonesia makin terbuka bagi investasi, sejalan dengan prinsip OECD tentang ekonomi pasar yang transparan dan kompetitif. Kerja sama internasional juga diperluas seperti, telah ditandatanganinya MoU Indonesia dengan Singapura untuk mengekspor hingga 6 GW listrik berbasis energi terbarukan ke Singapura sebelum 2035, menandai dimulainya perdagangan listrik lintas batas secara terbuka.
