jpnn.com, JAKARTA - Lonjakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) yang menembus level psikologis baru sebesar Rp 17.600 per Jumat (15/5/2026) memicu perhatian mendalam dari kalangan parlemen.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Erik Hermawan mengingatkan pemerintah dan otoritas moneter untuk segera memperkuat bauran kebijakan (policy mix) guna memitigasi dampak penularan (contagion effect) terhadap stabilitas makroekonomi dan daya beli masyarakat.
Erik menekankan pelemahan Rupiah saat ini dipicu oleh tekanan ganda (double hit), yakni faktor eksternal berupa eskalasi geopolitik global di Timur Tengah yang memicu capital outflow serta faktor domestik terkait persepsi risiko fiskal ke depan.
Mengingat struktur industri nasional yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor mencapai 70% di sektor kimia, tekstil, elektronik, hingga farmasi depresiasi ini dipastikan akan mendongkrak biaya produksi (cost of production).
"Kita sedang menghadapi ancaman imported inflation (inflasi barang impor) yang nyata. Ketika biaya modal dan bahan baku melonjak akibat melemahnya Rupiah, produsen dihadapkan pada pilihan sulit: mengikis margin keuntungan atau membebankan biaya tersebut kepada konsumen melalui kenaikan harga. Di tingkat akar rumput, perajin komoditas pangan seperti tahu dan tempe sudah mulai kelabakan menyiasati harga kedelai domestik yang melambung jauh di atas harga internasional," ujar Erik Hermawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (17/5/2025).
Sebagai bagian dari Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perbankan, Erik mengapresiasi tujuh langkah taktis yang telah disiapkan oleh Bank Indonesia (BI), termasuk intervensi pasar valas dan pengetatan likuiditas dolar.
Namun, dia menggarisbawahi bahwa stabilitas nilai tukar tidak bisa hanya bertumpu pada instrumen moneter semata. Diperlukan sinergi fiskal yang agresif dari Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan jangka pendek.
Erik mendorong pemerintah untuk segera mengaktifkan mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF) secara akuntabel demi meredam gejolak di pasar Surat Berharga Negara (SBN).
