jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meningkatkan anggaran pembangunan infrastruktur secara signifikan pada 2026 sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa anggaran infrastruktur yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) pada tahun ini sebesar Rp 85 miliar.
Namun, pada 2026 anggaran tersebut diproyeksikan melonjak menjadi Rp 300 miliar. Kenaikan ini mencapai hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
"Proyek pembangunan infrastruktur yang ada di Dinas PUPKP tahun ini sebesar Rp 85 miliar, kemudian pada 2026 itu PU akan mengerjakan dengan anggaran proyeksi sebesar Rp 300 miliar," ujar Halim pada Minggu (13/7).
Menurut dia, anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai pembangunan vital, antara lain:
- Pembangunan dan pelebaran akses jalan utama
- Pembangunan jembatan
- Pembangunan talud dan bangket
- Proyek-proyek infrastruktur lain yang mendukung mobilitas dan keselamatan masyarakat.
Salah satu proyek prioritas adalah pelebaran Jalan Bantul yang menjadi gerbang masuk kota dari arah utara.
Pada 2025, pelebaran dilakukan dari batas kota hingga pertigaan Cepit, dan pada 2026 akan dilanjutkan dari simpang tiga Cepit ke simpang tiga Kasongan.
"Jadi, pada tahun anggaran 2026, dari simpang tiga Cepit ke simpang tiga Kasongan kami lebarkan. Ruas Jalan Bantul itu akan menjadi gilar-gilar (bersih dan lapang) dan lebih memadai, serta bisa meminimalkan kecelakaan lalu lintas," jelas Bupati Halim.
