jpnn.com, JAKARTA - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza memaparkan evaluasi anggaran dan kinerja lembaganya selama semester I tahun anggaran 2026 saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).
Maman menjelaskan Kementerian UMKM telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp 168,6 miliar dari total pagu Rp 397,1 miliar.
Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan berbagai program strategis pada setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian UMKM.
"Realisasi anggaran sampai hari ini sudah 42,46 persen yaitu sebesar Rp 168 miliar. Kalau dilihat dari konteks monitoring dan evaluasi, kami melakukan pengawasan alokasi anggaran untuk UMKM," kata Maman.
Kementerian UMKM terus memperluas akses pembiayaan usaha melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 105,8 triliun kepada 1,69 juta pengusaha UMKM.
Menurut dia, dari jumlah tersebut, sebanyak 511.208 pengusaha UMKM telah naik kelas atau graduasi, sementara 1,15 juta lainnya merupakan debitur baru.
Penguatan legalitas dan standardisasi usaha juga terus dilakukan melalui fasilitasi penerbitan 15,65 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 3,73 juta sertifikasi halal, serta dukungan SNI Bina UMK bagi ribuan pengusaha UMKM dan produk usaha sepanjang semester pertama 2026.
Selain itu, Kementerian UMKM turut memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui pembinaan terhadap 1,081 juta wirausaha, pengawasan 753 inkubator bisnis yang membawahi 8.661 usaha rintisan, serta kemitraan bagi 804 UMKM dengan potensi transaksi mencapai Rp 2,21 triliun.
