jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan mengubah tarif pajak dalam waktu dekat, sebelum perekonomian Indonesia menguat.
Purbaya mengatakan hal itu terkait sara dari Dana Moneter Internasional (IMF), yang memasukkan peningkatan bertahap Pajak Penghasilan karyawan (PPh 21) sebagai alternatif pembiayaan untuk memperkuat investasi publik.
"Usulan IMF itu bagus untuk naikin pajak. Kan saya bilang sebelum ekonominya kuat, kami enggak akan ubah-ubah itu tarif pajak. Tapi kami akan ekstensifikasi, tutup kebocoran pajak dan lain-lain," ujar Purbaya dikutip Kamis (19/2).
Purbaya mengaku saat ini fokus pada perluasan basis pajak, perbaikan kepatuhan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi.
Purbaya mengatakan hal itu dilakukan untuk menjaga defisit tetap terkendali tanpa menambah beban wajib pajak dalam waktu dekat.
“Saya pastikan adalah supaya ekonominya tumbuh lebih cepat, sehingga pajak saya lebih tinggi. Sehingga 3 persen itu bisa dihindari secara otomatis,” katanya.
Adapun dalam laporan bertajuk "Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment", IMF menilai peningkatan investasi publik menjadi kunci agar Indonesia bisa mencapai status negara berpendapatan tinggi pada 2045.
Lembaga tersebut menyebut peningkatan belanja investasi perlu dibarengi dengan mobilisasi penerimaan tambahan, agar tetap sejalan dengan aturan defisit fiskal maksimal 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
