jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi nama-nama pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang kerap memuluskan aksi perusahaan baja pengemplang pajak.
Purbaya menegaskan akan segera menjatuhkan sanksi pemecatan kepada para oknum pegawai yang terbukti membekingi pengemplang pajak tersebut dalam waktu dekat.
“Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan enggak ketahuan, berarti ada yang main memang,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8).
Purbaya mengungkapkan bahwa potensi kebocoran penerimaan negara dari industri baja yang tidak patuh aturan ini diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 5 triliun.
"Dari baja saja yang enggak dienggak beroperasi dengan benar sesuai dengan aturan yang ada, yang dari Cina-Cina itu bisa 5 triliun lebih," ungkapnya.
Menkeu mencatat setidaknya terdapat 40 perusahaan baja yang terdeteksi tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kepada negara.
Namun, Purbaya mengakui dari total puluhan perusahaan bermasalah tersebut baru satu entitas yang telah diperiksa.
Berdasarkan hasil inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan baja asing, pemerintah menemukan tunggakan pajak nyaris Rp 1 triliun hanya dalam kurun waktu tiga tahun.
