1 day ago
8
jpnn.com, SUKABUMI - Persatuan Ummat Islam (PUI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang digelar di Auditorium KH. Ahmad Sanusi, Pondok Pesantren Syamsul Ulum, Kota Sukabumi, Jabar.
Penandatanganan ini menandai sinergi strategis antara negara dan organisasi masyarakat Islam tertua yang telah eksis sejak sebelum kemerdekaan, dalam upaya menata dan mengoptimalkan aset-aset keummatan, khususnya tanah wakaf dan lembaga pendidikan milik PUI.
Menteri ATR/BPN Gus Nusron Wahid mengatakan saat ini terdapat ketimpangan serius dalam penguasaan lahan di Indonesia, di mana 46 persen lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dikuasai oleh 3.500 perusahaan yang terafiliasi hanya kepada 60 grup usaha besar.
“Ini menunjukkan belum adanya keadilan dalam distribusi pemanfaatan lahan. Negara harus hadir membuka ruang bagi pelaku ekonomi baru, termasuk ormas seperti PUI,” tutur Nusron dalam sambutannya.
Dalam kesempatan tersebut, Gus Nusron juga menyampaikan penghormatan kepada KH. Ahmad Sanusi, pendiri PUI, sebagai tokoh ulama yang memiliki nasab keilmuan tersambung dengan para ulama besar Nusantara, bahkan hingga jalur keilmuan yang sama dengan Ketua Umum PBNU saat ini.
Sebagai simbol penghormatan dan apresiasi terhadap warisan intelektual tersebut, kitab-kitab karya KH. Ahmad Sanusi diserahkan secara langsung kepada Menteri ATR/BPN oleh Pimpinan Yayasan Pendidikan Syamsul Ulum Hj Neni Fauziah.
Penyerahan ini menegaskan bahwa sinergi antara PUI dan negara tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar kuat pada fondasi keilmuan dan spiritualitas Islam Indonesia.
Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin menyatakan kerja sama ini akan memperkuat posisi PUI dalam menata aset wakaf dan mendukung pembangunan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.
