jpnn.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) mendorong peningkatan kapasitas hukum dan budaya kepatuhan perusahaan melalui penyelenggaraan Workshop Litigation Skill bertajuk “Perkembangan Tindak Pidana Korporasi Pasca KUHP-KUHAP” di Pre Function Hall, Gedung Utama PLN Pusat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi PLN dalam menghadapi dinamika implementasi UU 1/2023 tentang KUHP dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang membawa perubahan fundamental terhadap lanskap hukum pidana korporasi di Indonesia.
EVP Litigasi dan Advokasi PT PLN (Persero) Chorinus Eric Nerokou mengatakan perubahan KUHP dan KUHAP secara fundamental mendorong untuk mengubah perspektif dan pendekatan terhadap subjek dan objek pidana yang dapat dikriminalisasi termasuk korporasi.
"Mulai dari pertanggungjawaban hingga perluasan risiko hukum terhadap pengurus dan pengambil keputusan di korporasi," ujar Erick dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).
Menurut Erick, perlu dipastikan fungsi hukum tidak hanya berperan saat sengketa terjadi, tetapi juga menjadi instrumen mitigasi risiko dan penguatan tata kelola perusahaan.
Oleh karena itu, Workshop Litigation Skill diharapkan bisa memperkuat pemahaman strategis dan kemampuan praktis dalam menghadapi dinamika penegakan hukum korporasi yang makin kompleks dan progresif.
Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai unsur-unsur tindakan korporasi yang berpotensi menimbulkan konsekuensi pidana, termasuk aspek fraud, perbuatan melawan hukum (PMH).
“Sebagai pintu masuk utama dalam dugaan tindak pidana korupsi korporasi BUMN, serta pentingnya membedakan pertanggungjawaban individu (pegawai) dan korporasi,” jelas Erick.
