jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai masalah dalam kontestasi politik makin terjadi lebih parah, apabila model pilkada dilaksanakan melalui DPRD.
Menurutnya, money politics yang terjadi dalam pilkada langsung tak akan selesai dengan mengubah model pemilihan.
"Imbasnya akan lebih buruk, oligarki parpol menguat, money politics terkonsentrasi pada parpol dan elite," kata Dedi melalui layanan pesan, Senin (5/1).
Toh, lanjut pengamat politik itu, kekuasaan eksekutif tak terlegitimasi kuat apabila pilkada diubah dari langsung menjadi melalui DPRD.
"Kekuasaan eksekutif akan terkooptasi oleh DPRD dan terpenting legitimasi kekuasaan tidak lagi berada di tangan publik. Politik Indonesia alami kebangkrutan," ujar Dedi.
Sebelumnya, Partai Golkar mengusulkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD setelah parpol berkelir kuning itu menggelar Rapimans 2025.
"Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem Proporsional Terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata Kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil," kata Ketum Golkar Bahlil Lahadalia dalam keterangan persnya, Minggu (21/12).
Selain pemilihan tak langsung, Golkar dalam Rapimnas juga mengusulkan pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan.
